Ecological Fiscal Transfer: Kebijakan dan Implementasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dr. Baskoro Wicaksono, S.I.P., M.I.P. adalah seorang akademisi yang berpengalaman di bidang Ilmu Pemerintahan, dengan fokus pada pengembangan kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen ASN di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau dan juga berperan sebagai Sekretaris Jurusan di institusi yang sama. Dr. Baskoro menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Airlangga, serta meraih gelar S-3 di Universitas Diponegoro. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, beliau telah berkontribusi dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan kolaborasi dalam penanganan isu-isu sosial.

Saat ini, Dr. Baskoro Wicaksono menjabat sebagai dosen ASN di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Selain itu, beliau juga berperan sebagai Sekretaris Jurusan di institusi yang sama. Selain aktif dalam pengajaran, Dr. Baskoro juga terlibat dalam organisasi profesional, di mana beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Riau. Pengalaman kerjanya yang luas mencakup peran sebagai anggota tim penyusun lembaga akreditasi, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan. Melalui berbagai publikasi ilmiah dan penelitian yang telah dilakukan, Dr. Baskoro berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan di Indonesia.

Dr. Auradian Marta, S.IP., MA adalah seorang akademisi dan peneliti yang berpengalaman di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Lektor Kepala dan Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dr. Auradian menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Padjadjaran pada tahun 2020, setelah meraih gelar magister dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 dan sarjana dari Universitas Riau pada tahun 2006. 

Beliau aktif dalam berbagai organisasi profesional, termasuk sebagai anggota Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI). Selain itu, Dr. Auradian juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Riau dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Riau. Dalam pengabdian kepada masyarakat, beliau telah berperan sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi Riau dan terlibat dalam berbagai kegiatan penyuluhan serta pelatihan di bidang politik dan pemerintahan.

Dr. Auradian juga memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi akademik, termasuk sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan profesional, seperti Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal dan Pelatihan Auditor Mutu Internal, yang menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan latar belakang yang kuat dan dedikasi yang tinggi, Dr. Auradian Marta terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia.

Rury Febrina, S.IP., M.Si., adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.  ia meraih gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Politik pada tahun 2008 dan melanjutkan ke jenjang Magister (S2) di bidang Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Universitas Andalas, yang diselesaikannya pada tahun 2010. Beliau memiliki komitmen kuat dalam bidang pendidikan, terbukti dari peran aktifnya dalam mengajar mata kuliah penting seperti Perencanaan Pembangunan Desa, Ekologi Pemerintahan, dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah.

Rury Febrina juga berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus penelitiannya mencakup berbagai isu strategis, termasuk kolaborasi pentahelix untuk penanganan desa tertinggal, transformasi digital pemerintahan, dan pengakuan hak masyarakat adat. Di bidang pengabdian, ia berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan hukum, serta pemberdayaan desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

M. Rafi, S.IP., M.IP., adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, yang memiliki komitmen tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi akademik. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Riau pada tahun 2017 dan meraih gelar Magister di bidang yang sama dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Fokus penelitian Rafi mencakup Tata Kelola Pemerintahan, E-Government, Etika Pemerintahan, Demokrasi Lokal, dan Politik Identitas, dengan beragam publikasi di jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang memperkaya kontribusinya dalam dunia akademik.
Selain berkarier sebagai dosen, Rafi juga aktif dalam organisasi profesional dan komunitas, di antaranya sebagai Ketua Umum Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Cabang Kecamatan Pulau Merbau. Ia pernah menjadi asisten peneliti dalam proyek kajian kerentanan sosial untuk Program Percepatan Reformasi Agraria di bawah kerja sama Universitas Riau, Bank Dunia, dan BPN Provinsi Riau. Dengan keahlian dalam perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo dan VOSViewer, Rafi telah berkontribusi pada berbagai konferensi internasional serta mendapat penghargaan atas pencapaiannya di bidang akademik dan kegiatan sosial.

Gusmansyah, S.IP., M.IP., adalah seorang ahli dalam bidang pemerintahan dan kebijakan fiskal berbasis ekologi yang berdedikasi. Ia menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Islam Riau dengan fokus pada Ilmu Pemerintahan. Saat ini, Gusmansyah menjabat sebagai Manager Knowledge Management di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau. Dalam perannya, ia terlibat aktif dalam pengembangan dan penelitian kebijakan fiskal yang mendukung transparansi anggaran serta pelestarian lingkungan.
Pengalamannya mencakup berbagai penelitian dan penulisan kajian tentang alokasi dana desa, kebijakan anggaran berwawasan lingkungan, serta penerapan transfer fiskal berbasis ekologi (EFT) di tingkat provinsi dan kabupaten. Ia juga telah menjadi pembicara dalam pelatihan-pelatihan dan menyusun panduan untuk pelembagaan dan replikasi kebijakan EFT, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.